POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

“POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM”

Politik berarti kekuasaan. Dalam kamus bahasa Indonesia politik adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan cara-cara dan kebijaksanaan pemerintah dalam mengatur negara dan masyarakatnya di suatu negara.

Politik tidak bisa dipisahkan dari agama, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam datang untuk membangun umat, menegakkan suatu sistem dan daulah, menegakkan keadilan, memerangi kekufuran, kebinasaan dan menerapkan perundang-undangan.

Rosulullah SAW adalah seorang politikus sejati. Barangkali beliau adalah satu-satunya Rosul yang memadu di dalam kehidupannya antara tugas da’wah dan kewajiban hukum serta kepemimpinan. Di samping bertugas sebagai pemberi petunjuk, beliau adalah seorang hakim, qadhi, panglima angkatan bersenjata, dan dan sekaligus sebagai tempat bertanya bagi kaum muslimin dalam menyelesaikan segala macam pertikaian dan perselisihan.

Kegiatan berpolitik sebenarnya sudah dilakukan oleh Rosulullah SAW di awal-awal da’wahnya. Nabi sudah mempropagandakan aqidah yang berlawanan dengan kepercayaan masyarakat waktu itu, bahkan nabi sudah berusaha dari awal mengumpulkan pengikut yang mendukung seruannya. Nabi mula-mula membentuk jamaah rahasia, kemudian membentuk jama’ah yang secara terbuka menyerukan perubahan sistem dan ideologi masyarakat, dengan mempergunakan segala media informasi yang tersedia seperti personal aproach, pidato, resolusi, unjuk rasa dan perang informasi menentang pemikiran dan ideologi jahiliyah yang berkembang waktu itu.

Rosulullah berhasil menang atas kafilah-kafilah jahiliyah, suku-suku arab dan anggota sekutu mereka. Beliau berhasil membuat perubahan, yaitu merubah aqidah umat dari syirik kepada tauhid, merubah akhlak, sifat, dan jalan hidup mereka. Kesuksesan seperti ini tentu berkat karunia Allah, dan kebijaksanaan politik yang ditempuh oleh Rosul dan para sahabat menghadapi musuh-musuh beliau.

Hal tersebut di atas hanyalah sekedar sekelumit dari sejarah panjang perjuangan Nabi dalam berda’wah yang tidak lepas dari unsur-unsur politik. Tentu saja sesuai dengan batasan-batasan syari’ah dan politik Rabbani ilahi.

Islam adalah sistem hidup yang universal, tidak membedakan aspek ibadah, politik, mu’amalah dan akhlak. Dan tidak boleh memisah-misahkan antara satu hukum dengan hukum lainnya. Islam tidak ada perbedaan antara agama dan politik, agama dan mu’amalah, agama dan akhlak, sistem dan perundangan. Agama datang untuk mengatur kehidupan secara menyeluruh.

Sesungguhnya partai politik, organisasi sosial, perkumpulan, persatuan dan lembaga-lembaga lainnya yang diizinkan oleh sistem demokrasi mesti segera dimanfaatkan oleh kaum Muslimin sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran agama, mengokohkan aqidah, mengumpulkan kekuatan dan melatih serta mendidik kader-kader mereka. Serta menjadi kewajiban mereka untuk membentuk organisasi-organisasi dan partai-partai yang mengajak kepada jalan Allah, menyebarkan agama dan meninggikan kalimatNya.

Adapun mengharamkan partai politik dengan alasan tidak bermanfaat untuk kaum muslimin, dan kekhawatiran terlemparnya orang-orang yang memasuki medan ini ke dalam kehidupan politik yang kotor, hingga jangankan memperbaiki orang lain, dirinya sendiri malah rusak, adalah pendapat yang salah.

Partai politik adalah fase lanjutan dari organisasi keagamaan dalam medan politik. Partai politik mampu melakukan apa yang dilakukan oleh organisasi keagamaan, plus bisa berperan serta dalam mengeluarkan keputusan politik atau dalam usaha-usaha mencapai keputusan politik, begitu juga dalam pembuatan undang-undang. Partai politik merupakan salah satu cara berda’wah yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kenyataan.

Demikianlah, aktifitas politik adalah suatu kewajiban agama. Dan seorang muslim haruslah melakukan aktifitas politik untuk memenangkan agama, meninggikan kalimat Rabbil ‘aalamiin, dan untuk merealisir kepemimpinan dan kekukuhan posisi umat sebaik-baiknya seperti diajarkan oleh pemimpin dari sekian Nabi dan Rosul.

By lee_liz

Referensi : Islam dan Politik, Abd Ar-Rahman Abd Al-Khaliq.